Ellen Frani aktivis Bhinneka Tunggal Ika dari Kalimantan Utara buka suara soal bobroknya sistem Demokrasi di Pilpres 2024.
Sejak diselenggaranya Pemilu secara langsung setelah Era Reformasi, Pemilu kali ini adalah yang ke 4 bagi saya. Pemilu di tahun 2024 saya rasakan kecenderungan di rekayasa hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Rekayasa itu secara hukum tidak ada yang dilanggar,karena semua melalui proses akan tetapi diatas Hukum ada Etika dan itulah yang dilanggar. Dimulai dari kasus MK dan KPU dimana secara Etika kedua Lembaga tersebut Ketuanya dijatuhi sanksi pelanggaran etika atas keputusan merekayasa undang-undang sehingga me munculnya Gibran sebagai Cawapres di saat Ayah nya menjadi Presiden, jelas secara etika ini tidak layak karena akan ada Conflict of interest, akan tetapi semua di abaikan karena putusan di MK pun juga sarat dengan Conflict of Interest dimana putusan yang bertujuan melanggengkan kekuasaan tersebut diputuskan oleh sang Paman.
Diakui atau tidak sebagai pemimpin orkestra Jokowi berhasil mencapai keinginannya dengan merekayasa Hukum, sehingga apa yang dilakukan secara hukum tidak di anggap sebagai pelanggaran. Namun dari sisi etika ketidak patutan akan mendapat sangsi sosial, sehingga cibiran masyarakat mulai bermunculan. Keberhasilan tersebut adalah hal yang tidak pantas dan tidak layak untuk di hormati apalagi dijadikan sebagai tauladan, karena dalam keberhasilan tersebut, harus menghancurkan cita-cita Reformasi dan Pilar Demokrasi. Jika Prof. Jimly Asshiddqie mengatakan Hukum itu bagaikan Jasad sementara diatasnya ada Norma/Etika sebagai Ruh nya. Jadi bagaimana Hukum sebagai jasad itu bisa dikatakan hidup jika Etika sebagai ruh nya tercacah dan Mati.
Jokowi tidak pernah terlibat dalam peristiwa kelam 1998 dimana para Perintis dan Pejuang Demokrasi meneriakkan Reformasi, Jokowi hanya penikmat Reformasi, dan sekarang ingin meruntuhkan tujuan Reformasi,sekehendak hatinya, itulah yang menimbulkan perlawanan dari masyarakat termasuk mereka yg terlibat dalam Proses Reformasi. Bukan hanya mereka yang melawan tetapi Budayawan, Akademisi,Sesepuh Bangsa,Tokoh Agama,dan masih banyak lagi yang mengingatkan Jokowi,akan tetapi semua di abaikan dengan alasan semua sudah melalui proses Hukum. Entah terbuat dari apa hati Jokowi ini, yang dulunya dianggap sebagai masyarakat biasa,yang sebelumnya pernah di anggap sebagai orang yang amanah sehingga kepemimpinannya membuat seluruh elemen masyarakat bangga. Akan tetapi nafsu ingin berkuasa tampak jelas melampaui akal sehat sehingga segala cara di lakukannya, bahkan dengan tidak malu-malu Resource yang dimiliki sebagai Presiden di gunakan hanya untuk memenuhi ambisi dalam berkuasa.
Demikian pula dalam pemilu ini kecurangan dan penggelembungan suara secara masif dilakukan untuk memenangkan anaknya. Berbagai bukti dan fakta yang bertebaran di media sosial dan televisi tidak terbantahkan di tanggal 14 Februari 2024 dimana banyaknya kertas suara CAPRES nomer urut 2 dimana itu adalah Gibran putra sulung Jokowi,yang sudah di coblos sebelum hari pencoblosan, kecurangan massal di pertontonkan secara vulgar dalam prosesi pemilu dan sebagai budaya ketimuran kita yang seharusnya punya rasa malu akan tetapi hal ini seolah hal yang biasa. Bahkan sehari pasca Pemilu sang Paman akhirnya kembali ke posisi semula di MK. Apa yang di lakukan Jokowi mungkin tidak di anggap melanggar hukum karena di paksakan melalui proses Hukum akan tetapi Etika sebagai rambu tertinggi dalam kehidupan manusia di abaikan bahkan dihancurkan.
Sebagai Kepala Negara,atau Panglima tertinggi dalam Negara seharusnya Jokowi bisa memberi contoh Demokrasi yang sehat demi mempertahankan Reformasi dan hari ini Rakyat di suguhkan dengan hancurnya Demokrasi pasca Reformasi.
Sebagai Jokower garis keras yang pernah berjuang bersama rakyat Indonesia,serta warga Negara yang taat Hukum, saya sangat kecewa dengan prilaku Jokowi, yang seperti memberi contoh kepada Rakyat seolah di didik untuk boleh melanggar etika asal tidak melanggar hukum demi melanggengkan sebuah ambisi. Tulisan "kawal Jokowi 2019-2024 saat ini hanya sebatas tulisan karena sudah tidak ada yang perlu di kawal lagi karena langkah Jokowi "off site"
RIP DEMOKRASI.
%20(Logo)%20(1).png)
0 Komentar